Jalankan Instruksi Presiden, KLH Segel 50 Badan Usaha Terkait Karhutla

Sunday, 13 September 2026 ·

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara tegas mengambil langkah hukum dengan melakukan penyegelan terhadap 50 badan usaha yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah konsesi di Indonesia. Tindakan represif ini dilakukan sebagai respons cepat atas mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla. Berdasarkan data terbaru, total luasan lahan yang terdampak akibat kelalaian atau kesengajaan dari puluhan korporasi ini mencapai 27.333,79 hektare, yang tersebar di delapan provinsi strategis di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang toleransi sedikit pun bagi korporasi yang melanggar aturan lingkungan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem yang membuat kondisi lahan sangat rentan terbakar. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem nasional sekaligus menjamin kesehatan masyarakat yang selama ini terdampak buruk oleh polusi asap akibat karhutla. "Kami tidak akan main-main. Setiap badan usaha yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembiaran hingga terjadi kebakaran di lahan konsesinya akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha," ujar Jumhur dalam keterangannya.

Data operasional KLH menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum saat ini memang diarahkan pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dari total 50 badan usaha yang disegel, mayoritas beroperasi di Pulau Kalimantan. Sebanyak 36 badan usaha di wilayah ini terbukti membiarkan lahan seluas 23.634,72 hektare hangus terbakar. Rincian wilayahnya mencakup Kalimantan Barat dengan 18 badan usaha yang mencakup area seluas 12.920,88 hektare; Kalimantan Selatan dengan enam badan usaha seluas 6.476,94 hektare; Kalimantan Tengah sebanyak enam badan usaha dengan luas 2.684,02 hektare; Kalimantan Timur empat badan usaha seluas 1.244,81 hektare; dan Kalimantan Utara dua badan usaha dengan luasan 308,07 hektare.

Sementara itu, di Pulau Sumatera, KLH menyegel 14 badan usaha dengan total area terbakar mencapai 3.699,07 hektare. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera, yakni 11 badan usaha dengan total luas lahan 2.928,28 hektare. Sisanya tersebar di Lampung dengan dua badan usaha seluas 758,88 hektare dan Riau dengan satu badan usaha seluas 11,91 hektare. Langkah penyegelan ini dilakukan dengan memasang garis pengaman (KLH Line) pada lokasi-lokasi yang terbakar, sehingga akses operasional perusahaan di area tersebut dihentikan total selama proses investigasi berlangsung.

Selain penindakan terhadap korporasi, penegakan hukum juga dilakukan di ranah pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 orang diduga kuat melakukan pembakaran secara sengaja, baik untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan maupun motif lainnya. Sementara 19 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran meluas. Data ini mempertegas bahwa karhutla bukan sekadar musibah alam, melainkan kejahatan lingkungan yang melibatkan tangan manusia dan tanggung jawab manajemen korporasi.

Penyegelan ini bukan sekadar simbolis, melainkan awal dari proses hukum yang panjang. Setiap badan usaha yang disegel wajib mengikuti prosedur audit lingkungan untuk menentukan apakah mereka memiliki sistem pemadam kebakaran yang memadai di area konsesinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pemilik konsesi wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta memiliki organisasi yang sigap merespons titik api (hotspot). Kegagalan perusahaan dalam memitigasi risiko kebakaran di area mereka sendiri merupakan bukti pelanggaran administratif serius yang dapat berujung pada gugatan perdata berupa kewajiban pemulihan lingkungan dengan biaya yang tidak sedikit.

Dampak dari karhutla tahun ini memang dirasakan sangat masif. Selain kerugian ekologis akibat hilangnya tutupan hutan dan rusaknya habitat flora serta fauna endemik, dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat juga sangat memprihatinkan. Kualitas udara di kota-kota besar di Kalimantan dan Sumatera mengalami penurunan drastis, menyebabkan ribuan warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Bahkan, tragedi karhutla tahun ini telah menelan korban jiwa, termasuk di antaranya para relawan yang gugur saat berjuang memadamkan api di Kalimantan Tengah. Hal ini menambah urgensi bagi pemerintah untuk tidak hanya menyegel lahan, tetapi juga membawa aktor intelektual di balik pembakaran tersebut ke meja hijau.

Pengamat lingkungan hidup menilai langkah KLH menyegel 50 perusahaan merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum lingkungan. Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten hingga ke tahap pengadilan (inkracht). Seringkali, kasus-kasus besar seperti ini menguap di tengah jalan karena kurangnya bukti atau lemahnya koordinasi antarlembaga. Dengan adanya Inpres Nomor 11 Tahun 2026, diharapkan koordinasi antara KLH, Polri, TNI, dan pemerintah daerah menjadi lebih solid. Inpres ini memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi aparat untuk mengambil tindakan preventif dan represif tanpa harus menunggu api meluas hingga ke pemukiman warga.

Tantangan terbesar dalam menangani karhutla adalah modus operandi pembakaran yang kini semakin canggih. Banyak perusahaan yang diduga menggunakan jasa pihak ketiga atau kelompok masyarakat untuk membakar lahan guna menghindari keterlibatan langsung secara korporasi. Oleh karena itu, KLH kini mulai menggunakan teknologi satelit resolusi tinggi dan penginderaan jauh untuk memetakan titik api secara real-time. Dengan teknologi ini, pergerakan api dapat dilacak hingga ke titik nol pembakaran, sehingga memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas lahan tersebut.

Selain tindakan hukum, pemerintah juga didorong untuk memperkuat pengawasan terhadap perizinan lahan. Banyak badan usaha yang memegang izin konsesi tetapi tidak mampu mengelola lahan tersebut dengan baik atau justru membiarkannya terbengkalai. Lahan yang terbengkalai inilah yang seringkali menjadi sasaran pembakaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berencana akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha perkebunan dan kehutanan yang terbukti berulang kali mengalami kebakaran di area konsesinya. Evaluasi ini mencakup peninjauan kembali kelayakan perusahaan dalam mengelola lahan hutan secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, strategi pengendalian karhutla harus melibatkan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui program Desa Mandiri Peduli Api (DMPA) terbukti efektif menekan angka kebakaran di beberapa wilayah. Dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang tidak bergantung pada pembukaan lahan dengan cara membakar, diharapkan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan. Namun, hal ini tetap harus dibarengi dengan ketegasan hukum bagi korporasi yang mencoba memanipulasi situasi demi keuntungan finansial jangka pendek.

Kasus penyegelan 50 badan usaha ini menjadi pelajaran berharga bagi sektor industri berbasis lahan di Indonesia. Era "kepatuhan formalitas" sudah berakhir. Saat ini, pemerintah menuntut tanggung jawab nyata dari sektor swasta untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap operasionalnya. Bagi perusahaan yang disegel, jalan menuju pemulihan operasional akan sangat berat, karena selain harus menghadapi proses hukum, mereka juga akan menghadapi sanksi sosial dan risiko kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis internasional yang semakin peduli terhadap isu perubahan iklim dan deforestasi.

Secara keseluruhan, komitmen pemerintah melalui KLH untuk memberantas karhutla hingga ke akarnya adalah langkah krusial. Karhutla adalah ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Dengan terus mengawal proses hukum terhadap 50 badan usaha dan 138 tersangka tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga mampu menjangkau kepentingan korporasi besar. Masyarakat luas kini menanti kelanjutan dari proses hukum ini, dengan harapan bahwa langit di Kalimantan dan Sumatera akan kembali bersih, dan hutan-hutan yang tersisa dapat terlindungi dari keserakahan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya ini harus terus dikawal oleh elemen masyarakat sipil dan media agar penegakan hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia benar-benar mencapai rasa keadilan bagi alam dan manusia.